RUU Ekstradisi Ditolak, Kepala Eksekutif Hong Kong Bilang Ini

TEMPO.CO, Hong Kong – Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, menuding unjuk rasa menolak RUU Ekstradisi yang digelar di depan gedung parlemen kemarin sebagai sebuah kekacauan yang terorganisir.

Baca juga: Polisi Hong Kong Tembak Pengunjuk Rasa dengan Peluru Karet

Ini merupakan pernyataan pertamanya menanggapi unjuk rasa lanjutan yang dimulai sejak Ahad pekan lalu dan diikuti sekitar satu juta warga saat itu.

“Kerusuhan itu merusak kedamaian masyarakat, mengabaikan hukum dan disiplin. Ini tidak bisa diterima oleh masyarakat beradab dimanapun,” kata Lam dalam pernyataannya seperti dilansir Rabu, 13 Juni 2019.

Lam melanjutkan,”Ini jelas bukan unjuk rasa damai tapi kerusuhan yang terorganisir.” Menurut Lam, yang dikenal sebagai pejabat pro Beijing, protes yang diwarnai tindak kekerasan itu bukanlah bentuk cinta kepada Hong Kong.

Baca juga: Pengunjuk Rasa Menolak RUU Ekstradisi Hong Kong Digelar di Sydney

Lam mengecam keras kerusuhan yang terjadi antara pengunjuk rasa dan polisi di depan gedung parlemen. Dia meminta semua pihak untuk mengembalikan suasana kembali normal.

Menurut Lam, dalam pernyataan yang disiarkan televisi setempat,sejumlah orang yang berunjuk rasa mengabaikan keamanan publik dan memblokir jalan raya sehingga menimbulkan kemacetan.

Dia juga menyebut sebagian pengunjuk rasa menyerang polisi berulang kali. Sebagian lainnya membakar benda-benda dan menyerang polisi dengan tongkat besi yang berujung tajam. Ada juga yang melempar batu dan merusak fasilitas publik.

Baca juga: Media Cina Tuding Barat Dukung Unjuk Rasa Hong Kong

Seperti dilansir Reuters, unjuk rasa damai digelar puluhan ribu warga Hong Kong menolak pembahasan amandemen RUU Ekstradisi. Amandemen ini memungkinkan pemerintah Hong Kong dan pengadilan setempat menyetujui ekstradisi pelaku kriminal ke negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi termasuk Cina.

Ketentuan ini membuat banyak warga Hong Kong merasa takut karena tidak yakin bisa mendapatkan keadilan dan transparansi dalam sistem pengadilan Cina. Asosiasi Jurnalis Hong Kong, dalam rilisnya, menyebut Mahkamah Agung Cina justru menolak independensi proses hukum dari campur tangan pemerintah.

Baca juga: Empat Organisasi Jurnalis Tolak RUU Ekstradisi Hong Kong

Dalam pernyataani ini, Lam mengakui bahwa RUU Ekstradisi ini menimbulkan pro dan kontra yang kuat di tengah masyarakat.

“Konfrontasi intens bukanlah solusi untuk menyelesaikan sengketa dan kontroversi,” kata dia sambil meminta warga Hong Kong untuk tenang. “Hong Kong merupakan masyarakat yang bebas, terbuka dan pluralistik serta menghargai perbedaan pendapat dalam semua hal.”